Kepala P3M Menjadi Narsum PkM Kepada Masyarakat UMKM di Kab. PALI

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal lainnya. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi rakyat adalah mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian lokal.

Kepala P3M Bpk. Riski Angga Putra, S.Sos.I., M.A menjelaskan;

Beberapa Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi beberapa hal, antara lain:

  1. Akses Keuangan: Memberikan akses yang lebih mudah ke sumber pembiayaan seperti kredit mikro, tabungan, asuransi, dan produk keuangan lainnya kepada masyarakat ekonomi lemah. Hal ini dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk mengembangkan usaha mereka.
  2. Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha. Ini dapat meliputi pelatihan manajemen, keterampilan teknis, pemasaran, dan pengembangan produk.
  3. Infrastruktur dan Akses Pasar: Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi. Selain itu, memperluas akses pasar dan jaringan distribusi juga penting agar produk-produk UMKM dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen.
  4. Kebijakan dan Regulasi: Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan UMKM dan sektor informal. Ini termasuk penyederhanaan birokrasi, pengurangan beban perizinan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta insentif fiskal dan pajak yang menguntungkan bagi sektor ini.
  5. Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan: Memperkuat dimensi sosial dalam pemberdayaan ekonomi, seperti pemberdayaan perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Dalam banyak negara, program dan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif. (Imbuhnya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *